PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI
1.
Pengertian
Koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas
kekeluargaan.
Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota
koperasi yaitu :
a. Perorangan, yaitu orang yang sukarela menjadi anggota koperasi.
b. Badan hokum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota
koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.
a)
Definisi ILO (International
Labour Organization)
Dalam definisi ILO terdapat 6 elemen yang dikandung dalam
koperasi, yaitu :
·
Koperasi adalah perkumpulan
orang – orang
·
Penggabungan orang – orang
berdasarkan kesukarelaan
·
Terdapat tujuan ekonomi yang
ingin dicapai
·
Koperasi berbentuk organisasi
bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis
·
Terdapat konstribusi yang adil
terhadap modal yang dibutuhkan
·
Anggota koperasi menerima
resiko dan manfaat secara seimbang
b)
Definisi
Chaniago (Arifinal Chaniago / 1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang –
orang atau badan hokum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk
dan keluar, denganbekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk
mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.
c)
Definisi
Dooren
Sudah memperluas pengertian
koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi juga
merupakan kumpulan dari badan – badan hokum.
d)
Definisi
Hatta
Adalah usaha bersama untuk
memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong – menolong , semangat
tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan
berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.
e)
Definisi
Munkner
Koperasi sebagai organisasi
tolong menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan
konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata – mata bertujuan
ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.
f)
Definisi
UU No. 25 / 1992
Koperasi adalah badan usaha
yang beranggotakan orang – seorang atau badan hokum koperasi, dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan
2.
Tujuan
Koperasi
Berdasarkan UU No. 25 tahun1992 tentang Perkoperasian pasal 3,
tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional,
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.
3.
Prinsip-prinsip
Koperasi
a)
Prinsip Munkner
Hans H. Munkner menyajikan 12 prinsip
·
Keanggotaan
bersikap sukarela
·
Keanggotaan
terbuka
·
Pengembangan
anggota
·
Identitas
sebagai pemilik dan pelanggan
·
Manajemen dan
pengawasan dilakukan secara demokratis
·
Koperasi
sebagai kumpulan orang-orang
·
Modal yang
berkaitan dengan aspek sosial tidak di bagi
·
Efisiensi
ekonomi dan perusahaan koperasi
·
Perkumpulan
dengan sukarela
·
Kebebasan
dalam menggambil keputusan dan penetapan tujuan
·
Pendistribusian
yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi
·
Pendidikan
anggota
b)
Prinsip
Rochdale
Adapun
unsur-unsur koperasi Rochdale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai
berikut:
·
Pengawasan
secara demokratis (democratic control)
·
Keanggotaan
yang terbuka ( open membership)
·
Bunga atas
modal di batasi ( a fixedor limited interest on capital)
· Pembagian SHU
sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus
devidend to the members in proportion to their purchases)
devidend to the members in proportion to their purchases)
·
Penjualan
sepenuhnya dengan tunai ( trading strictly on a cash basis)
· Barang yang di
jual harus asli dan tidak di palsukan ( selling only pure and anadulterated
goods)
c)
Prinsip
Reiffeisen
Freidrich
William Reiffeisen (1818-1888) adalah walikota Flammershelt di Jerman. Prinsip
reiffeisen adalah sebagai berikut:
·
Swadaya
·
Daerah kerja
terbatas
·
SHU untuk
cadangan
·
Tanggung jawab
anggota tidak terbatas
·
Pengurus
bekerja atas dasar kesukarelaan
·
Usaha hanya
kepada anggota
·
Keanggotaan
berdasarkan watak, bukan uang
d)
Prinsip Herman
Schulze
Di Delitzsch Jerman seorang ahi hukum bernama Herman Schulze
(1800-1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti
pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran dan usaha-usaha
lainnya. Inti dari prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut:
·
Swadaya
·
Daerah kerja
tak terbatas
·
SHU untuk
cadangan dan dibagikan untuk karyawan
·
Tanggung jawab
anggota terbatas
·
Pengurus
bekerja dengan mendapat imbalan
·
Usaha tidak
terbatas tidak hanya kepada anggota
e)
Prinsip ICA
Sidang ICA di
wina pada tahu 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi di rinci sebagai
berikut:
· Keanggotaan
koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang di buat-buat ( open and
voluntarily membership)
voluntarily membership)
· Pemimpin yang
demokratis atas dasar satu orang satu suara (democratic control – one member one vote)
·
Modal menerima
bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital)
· SHU di bagi 3: sebagai usaha
cadangan, sebagian untuk masyarakat, sebagian dibagikan kepada anggota sesuai dengan
jasa masing-masing
f)
Prinsip
koperasi indonesia versi UU No. 12 tahun 1967
· Sifat
keanggotaan sukarela dan terbatas dan terbuka untuk setiap warga negara
Indonesia
· Rapat anggota
merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
·
Pembagian SHU
diatur menurut jasa masing-masing
·
Adanya
pembatasan modal dan bunga
·
Mengembangkan
kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
·
Usaha dan
ketatalaksanaannya bersifat terbuka
· Swadaya,
swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percara pada diri
sendiri
g)
Prinsip
koperasi indonesia versi UU No. 25 tahun 1992
Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 Tahun
1992 dan yang berlaku pada saat ini di indonesia adalah sebagai berikut:
·
Keanggotaan
bersifat sukarela dan terbuka
·
Pengelolaan
dilakulan secara demokratis
· Pembagian SHU
di lakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
· Pemberian
batas jasa yang terbatas terhadap modal
·
Kemandirian
·
Pendidikan
perkoperasian
·
Kerja sama
antar koperasi
REFERENSI:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar