SISTEM EKONOMI INDONESIA
PENGERTIAN SISTEM
Sistem
perekonomian adalah sistem yang dipakai
oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk
perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem
ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu
mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan
memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor
tersebut dikuasai oleh pemerintah.
Sistem
perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian
Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus
berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945
adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia.
SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK
Sistem
ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat
dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem
perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara
lain ideologi bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.
Pengertian Sistem Politik
Sistem Politik adalah kumpulan pendapat-pendapat dan lain-lain yang
membentuk satu kesatuan yang berhubung-hubungan satu sama lain untuk mengatur
pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara
mengatur hubungan antara individu satu sama lainnya atau dengan negara dan
hubungan negara dengan negara.
SISTEM KAPITALIS DAN SISTEM SOSIALIS
Sistem
Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)
Sistem
ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur
oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal
merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala
bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti
dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa
dan Amerika Serikat.
Ciri-ciri :
1.
Menerapkan sistem persaingan
bebas
2.
Kedaulatan konsumen dan kebebasan
dalam konsumsi
3.
Peranan pemerintah dibatasi
4.
Peranan modal sangat penting
Kelebihan :
1.
Setiap individu bebas memiliki
alat produksi sendiri
2.
Kegiatan ekonomi lebih cepat maju
karena adanya persaingan
3.
Produksi didasarkan kebutuhan
masyarakat
4.
Kualitas barang lebih terjamin
Kekurangan :
1.
Sulit terjadi pemerataan
pendapatan.
2.
Rentan terhadap krisis ekonomi
3.
Menimbulkan monopoli
4.
Adanya eksploitasi
Sistem
Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)
Sistem
ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur
negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung
jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar
adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan
maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan
menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba,
Korea Utara, dan negara komunis lainnya.
Ciri-ciri :
1.
Hak milik individu tidak diakui.
2.
Seluruh sumber daya dikuasai
negara.
3.
Semua masyarakat adalah karyawan
bagi negara.
4.
Kebijakan perekonomian disusun
dan dilaksanakan pemerintah.
Kelebihan :
1.
Pemerintah lebih mudah ikut
campur dalam pembentukan harga.
2.
Kebutuhan masyarakat dapat
terpenuhi secara merata.
3.
Pelaksanaan pembangunan lebih
cepat.
4.
Pemerintah bebas menentukan
produksi sesuai kebutuhan masyarakat.
Kekurangan :
1.
Individu tidak mempunyai
kebebasan dalam berusaha
2.
Tidak ada kebebasan untuk
memiliki sumber daya.
3.
Potensi dan kreativitas
masyarakat tidak berkembang.
PERSAINGAN TERKENDALI
Persaingan
terkendali merupakan persaingan yang terencana dan dikendalikan pemerintah
untuk menghindari prsaingan tidak sehat dalam pasar barang tertentu dengan cara
membuka prioritas-prioritas bidang usaha, termasuk juga prioritas lokasi usaha
misalnya dengan mengumumkan daftar negatif investasi ( DNI ).
SEJARAH EKONOMI INDONESIA
SEJARAH ERA KOLONIALISME
Berbeda dengan sejarah politik dan sosial Indonesia, maka
sejarah perekonomian Indonesia sampai beberapa waktu yang lalu belum banyak
dipelajari oleh para sejarawan dan ekonom Indonesia ataupun asing. Keadaan ini
berbeda sekali dengan keadaan di Asia Selatan dimana banyak penelitian tentang
dampak kekuasaan kolonial atas perekononmian.
Hasil-hasil studi sejarah perekonomian India selama zaman
kolonial malahan telah banyak mempengaruhi pula kebijaksanaan ekonomi India
selama tahun-tahun pertama sesudah kemerdekaan India tercapai. Meskipun studi
sejarah perekonomian perekonomian Indonesia masih kurang berkembang dibanding
dengan studi sejarah perekonomian India atau beberapa negara Asia lainnya.
Berbagai kajian mutakhir tentang sejarah perekonomian
Indonesia selama zaman kolonial disajikan dalam konperensi pertama yang secara
khusus membahas sejarah perekonomian Indonesia. Kebangkitan studi sejarah
Perekonomian Indonesia selama dasawarsa terakhir ini dimungkinkan oleh beberapa
perkembangan yang menguntungkan. Pertama sejak pertengahan dasawarsa 1960-an
banayk bahan arsip di negeri Belanda dan Indonesia tentang administrasi
pemerintah kolonial Belanda di Indonesia selama abad ke-19 dan ke-20 telah
dibuka untuk umum. Pengkajian yang lebih mendalam ini telah menghasilkan
temuan-temuan baru yang dapat menumbangkan berbagai pendangan mapan tentang
masa lampau, seperti misalnya kayakinan yang umumnya terdapat pada para
sejarawan bahwa akibat Sistem Tanam Paksa, para petani di Jawa telah menjadi
lebih miskin.
Perkembangan kedua yang juga amat mendorong kebangkitan
studi sejarah perekonomian Indonesia adalah usaha kompilasi dan seleksi
sejumlah data statistik yang amat besar tentang sejarah perekonomian Indonesia
selama kurun waktu 1816-1940 yang sejak awal dasawarsa 1970-an dilakukan oleh
sekelompok kecil ekonom Belanda dibawah
pimpinan almarhum P. Creutsberg, seorang pensiunan dari biro
pusat Statistik, Jakarta. Maka beberapa ekonom di Australia dan di negeri
Belanda yang semula menaruh perhatian dan perkembangan Indonesia masa kini,
mulai mengalihkan perhatian mereka pada sejarah ekonomi Indonesia selama abad
ke-19 dan awal abad ke-20 dalam rangka usaha mereka untuk mnemahami dengan
lebih baik perkembangan ekonomi indonesia masa kini.
Namun munculnya ekonom sekelompok kecil ekonom-ekonom di
Australia dan negeri Belanda yang menaruh perhatian pada sejarah perekonomian
Indonesia akan mendapat “warna” dan dimensi baru, oleh karena itu kajian
historis oleh para ekonom ini akan lebih banyak dilakukan menurut pola yang
dirintis oleh para “sejarawan ekonomi baru”
Sejarah perekonomian Baru
Kajian sejarah oleh para ekonom menurut pola “sejarah
perekonomian baru” berarti bahwa teori ekonomi, khususnya teori harga (teori
ekonomi mikro), akan digunakan secara lebih luas dan lebih sistematis dalam
analisa sejarah. Meskipun masukan para ekonom ke bidang studi sejarah
perekonomian telah memberikan dorongan baru kepada cabang ilmu ini, namun hal
ini sama sekali tidak berarti berkurangnya arti dan peranan para sejarawan
dalam pengembangan studi sejarah perekonomian Indonesia. Jika banyak orang
berpendapat Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama
reformasi 1998-1999 sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa
dimengerti karena memang kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan
wacana sebelumnya. Namun jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi
kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis
liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi
adalah “reaksi kembali” khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang
menganggap “tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan
kebijakan ekonomi Orde Baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari
peringkat negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah melalui
pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama 3 dasawarsa. “Yang salah
adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.
Kehidupan Ekonomi Indonesia Pada masa Tanam Paksa.
Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir
bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830),
dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch
mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan
tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit
anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih
keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan
penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC
wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu
dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka
tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.
Sistem Tanam Paksa di Jawa
Sistem tanam paksa diterapkan oleh pemerintah jajahan
Belanda merupakan contoh klasik tentang penindasan kaum penjajah. Tujuan
pokoknya ialah meningkatkan secara pokok kapasitas produksi pertanian
orang-orang Jawa demi keuntungan perbendaharaan Kerajaan Belanda. Jika
dipandang dari segi ini ,sistem tersebut memang berhasil baik, dengan
dihasilkannya sejumlah besar komoditi ekspor, yang penjualannya di Eropa semakin
banyak menghasilkan dana untuk menopang posisi keuangan Belanda yang sedang
sulit sekali. Melonjaknya produki dan laba ini hampir seluruhnya bersumber pada
kerja paksa kaum tani Jawa. Pengandalan dari Tanam Paksa itu untuk memperoleh
pendapatan lebih daripada hal lain mengakibatkan reputasi sistem Tanam paksa
sangat buruk.
Dalam sistem Tanam Paksa ini kaum tani diwajibkan untuk
menggarap sawahnya dan para petani wajib menyerahkan hasil panen tersebut pada
pemerintah Belanda. Sistem tanam paksa menuntut agar kaum tani melakukan kerja
rodi. Kaum tani diharuskan bekerja 4 atau 5 kali lebih lama daripada jam kerja
yang dituntut dalam masa sebelum 1830. Pada umumnya, imbalan yang diterima oleh
kaum tani itu dalam bentuk hasil budidaya atau upah yang sama sekali tidak
seimbang denga tambahan waktu dan jerih payah yang dituntut dari mereka.
SISTEM EKONOMI KAPASITAS LIBERAL
Sistem ekonomi liberal
kapitalis lebih bersifat memberikan kebabasan kepada individu/swasta dalam
menguasai sumber daya yang bermuara pada kepentingan masing-masing individu
untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Hal tersebut tidak
terlepas dari berkembangnya paham individualisme dan rasionalisme pada zaman
kelahiran kembali kebudayaan Eropa (renaisance) pada sekitar abad pertengahan (abad ke-XVI). Yang
dimaksud dengan kelahiran kembali kebudayaan Eropa adalah pertemuan kembali
dengan filsafat Yunani yang dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan modern
setelah berlangsungnya Perang Salib pada abad XII – XV. Cepat diterimanya
kebudayaan Yunani oleh ilmuwan Eropa tidak terlepas dari suasana masa itu,
dimana Gereja mempunyai kekuasaan yang dominan sehingga berhak memutuskan
sesuatu itu benar atau salah. Hal tersebut mendorong para ilmuwan untuk mencari
alternatif diluar Gereja. Dalam hal ini filsafat Yunani yang mengajarkan bahwa
rasio merupakan otoritas tertinggi dalam menentukan kebenaran, sangat cocok
dengan kebutuhan ilmuwan Eropa waktu itu.
Pengaruh gerakan
reformasi terus bergulir, sehingga mendorong munculnya gerakan pencerahan (enlightenment) yang mencakup pembaruan
ilmu pengetahuan, termasuk perbaikan ekonomi yang dimulai sekitar abad
XVII-XVIII. Salah satu hasilnya adalah masyarakat liberal kapitalis.
Namun gerakan pencerahan
tersebut juga membawa dampak negatif. Munculnya semangat liberal kapitalis
membawa dampak negatif yang mencapai puncaknya pada abad ke-XIX, antara lain
eksploitasi buruh, dan penguasaan kekuatan ekonomi oleh individu. Kondisi ini
yang mendorong dilakukannya koreksi lanjutan terhadap sistem politik dan
ekonomi, misalnya pembagian kekuasaan, diberlakukannya undang-undang anti
monopoli, dan hak buruh untuk mendapatkan tunjangan dan mendirikan serikat
buruh.
a.
Sistem liberal kapitalis awal/klasik.
Sistem ekonomi liberal
kapitalis klasik berlangsung sekitar abad ke-XVII sampai menjelang abad ke-XX,
dimana individu/swasta mempunyai kebebasan penguasaan sumber daya maupun
pengusaan ekonomi dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah untuk mencapai
kepentingan individu tersebut, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai ekses
negatif diantaranya eksploitasi buruh dan penguasaan kekuatan ekonomi. Untuk
masa sekarang, sitem liberal kapitalis awal/klasik telah ditinggalkan.
b.
Sistem liberal kapitalis modern.
Sistem ekonomi liberal
kapitalis modern adalah sistem ekonomi liberal kapitalis yang telah
disempurnakan. Beberapa unsur penyempurnaan yang paling mencolok adalah
diterimanya peran pemerintah dalam pengelolaan perekonomian. Pentingnya peranan
pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas jalannya perekonomian. Selain
itu, kebebasan individu juga dibatasi melalui pemberlakuan berbagai peraturan,
diantaranya undang-undang anti monopoli (Antitrust Law). Nasib pekerja juga sudah mulai
diperhatikan dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang melindungi hak
asasi buruh sebagai manusia. Serikat buruh juga diijinkan berdiri dan
memperjuangkan nasib para pekerja. Dalam sistem liberal kapilalis modern tidak
semua aset produktif boleh dimiliki individu terutama yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat banyak, pembatasannya dilakukan berdasarkan
undang-undang atau peraturan-peraturan. Untuk menghindari perbedaan kepemilikan
yang mencolok, maka diberlakukan pajak progresif misalnya pajak barang mewah.
Negara-negara yang
menganut sistem ekonomi liberal kapitalis modern antara lain :
1.
Di benua Amerika, antara lain Amerika Serikat, Argentina,
Bolivia, Brasil, Chili, Kuba, Kolombia, Ekuador, Kanada, Maksiko, Paraguay,
Peru dan Venezuela.
2.
Di benua Eropa, sebagian besar menganut sistem ini antara
lain Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Cekoslovakia, Denmark, Prancis,
Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris.
3.
Di benua Asia, antara lain India, Iran, Israel, Jepang,
Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Thailand, Turki, Malaysia, Singapura.
4.
Kepulauan Oceania, antara lain Australia dan Selandia
Baru.
5.
Di benua Afrika, sistem ekonomi ini terbilang masih baru.
Negara yang menganut antara lain Mesir, Senegal, Afrika Selatan.
ERA PENDUDUK JEPANG
Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan
pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang
Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur
ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer
dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas
utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya
didapat dengan jalan impor. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai
kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang
Pasifik.
EKONOMI INDONESIA SETIAP
PERIODE PEMERINTAHAN
1. Bapak B.J
Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Pada saat
pemerintahan presdiden B.J Habibie yang mengawali masa reformasi belum
melakukan perubahan-perubahan yang cukup berarti di bidang ekonomi.
Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk menstabilkan keadaan politik di
Indonesia. Presiden B.J Habibie jatuh dari pemerintahannya karena melepaskan
wilayah Timor-timor dari Wilayah Indonesia melalui jejak pendapat
2. Bapak
Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Pada masa
kepemimpinan presiden Abdurrahman wahid pun belum ada tindakan yang cukup
berati untuk menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Kepemimpinan Abdurraman
Wahid berakhir karena pemerintahannya mengahadapi masalah konflik antar etnis
dan antar agama.
3. Ibu
Megawati (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Masa
kepemimpinan Megawati mengalami masalah-masalah yang mendesak yang harus
diselesaikan yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hokum. Kebijakan-kebijakan
yang ditempuh untuk mengatasai persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
Ø Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
Ø Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing. Megawati bermaksud mengambil jalan tengah dengan menjual
beberapa asset Negara untuk membayar hutang luar negeri. Akan tetapi, hutang
Negara tetap saja menggelembung karena pemasukan Negara dari berbagai asset
telah hilang dan pendapatan Negara menjadi sangat berkurang.
4. Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004-sekarang)
Masa
kepemimpinan SBY terdapat kebijakan yang sikapnya kontroversial yaitu :
Ø Mengurangi
subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung kesejahteraan masyarakat.
Ø Kebijakan
kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni
Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak
sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah
sosial.
Ø Mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah
satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November
2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepaladaerah.
Investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini
mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan
bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi
undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Ø Lembaga
kenegaraan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang dijalankan pada pemerintahan
SBY mampu memberantas para koruptor tetapi masih tertinggal jauh dari jangkauan
sebelumnya karena SBY menerapkan sistem Soft Law bukan Hard Law. Artinya SBY
tidak menindak tegas orang-orang yang melakukan KKN sehingga banyak terjadi
money politic dan koruptor-koruptor tidak akan jera dan banyak yang
mengulanginya. Dilihat dari semua itu Negara dapat dirugikan secara besar-besaran
dan sampai saat ini perekonomian Negara tidak stabil.
Ø Program
konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas dikarenakan persediaan bahan
bakar minyak semakin menipis dan harga di pasaran tinggi.
Ø Kebijakan
impor beras, tetapi kebijakan ini membuat para petani menjerit karena harga
gabah menjadi anjlok atau turun drastis
Pada tahun
2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF (International Monetary
Fund). Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda
IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri. Namun wacana untuk berhutang lagi
pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan
ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin
meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada
bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena
pengucuran kredit perbankan ke sektor riil masih sangat kurang (perbankan lebih
suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sektor riil kurang dan berimbas
pada turunnya investasi. Pengeluaran Negara pun juga semakin membengkak
dikarenakan sering terjadinya bencana alam yang menimpa negeri ini.
ORDE LAMA DAN ORDE BARU REFORMASI
Pemerintahan Orde Lama
Sejak berdirinya negara Republik
Indonesia, banyak sudah tokok-tokoh negara saat itu telah merumuskan bentuk
perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik secara individu maupun
diskusi kelompok.
Sebagai contoh, Bung Hatta sendiri,
semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar perekonomian Indonesia yang sesuai
dengan cita-cita tolong menolong adalah koperasi, namun bukan berarti semua
kegiatan ekonomi harus dilakukan secara koperasi.
Demikian juga dengan tokoh ekonomi
Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di Amerika tahun 1949,
menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah semacam ekonomi campuran. Namun
demikian dalam proses perkembangan berikutnya disepakatilah suatu bentuk
ekonomi yang baru, dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila, yang
didalamnya mengandung unsur pentinga yang disebut Demokrasi Ekonomi.
Terlepas dari sejarah yang akan
menceritakan yang akan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pernah terjadi di
Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem perekonomian Indonesia tercermin dalam
pasal-pasal 23, 27, 33. Dan 34.
Demokrasi Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif
yang diantaranya adalah (Suroso, 1993) :
ü Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
ü Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
ü Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
ü Sumber-sumber kekayaan dan keuangan
negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
ü Warga negara memiliki kebebasan dalam
memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
ü Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
ü Potensi, inisiatif dan daya kreasi
setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
ü Fakir miskin serta anak terlantar,
dipelihara oleh pemerintah.
Sistem perekonomian di Indonesia
sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi
Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem
ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).
Free fight
liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali,
sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan
dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal
33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara
yang kaya dengan yang miskin.
Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negarasebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu
yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang
dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan
pemerintah yang terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari
masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sehat.
Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu
kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk
tidak mengikuti keinginan sang monopoli.
Meskipun pada awal perkembangan perekonomian
Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin
campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak
pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an
merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia.
Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak
perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.
Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagai masa
pemerintahan Presiden Soeharto. Orde Baru menggantikan pemerintahan Orde Lama
yang di pimpin oleh Soekarno.
Orde Baru berlangsung dari tahun 1968
hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat
meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain
itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik
Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik
kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan
1998.
Politik Presiden Soeharto memulai
"Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis
mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh
Soekarno pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang
dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia
pada tanggal 19 September1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk
melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik
garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru. Pengucilan politik -
di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang yang terkait
dengan Partai Komunis
Indonesia. Sanksi
kriminal dilakukan dengan menggelar Mahkamah Militer
Luar Biasa untuk
mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai pemberontak. Pengadilan
digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau Buru.
Presiden Soeharto memulai "Orde
Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan
luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan
utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang
didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR
dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih
dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini
mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD
juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara
besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di
Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada
tahun 1970-an dan 1980-an.
Warga keturunan Tionghoa juga
dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga
negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang
secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai
secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin
dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas china indonesia
terutama dari komunitas pengobatan china tradisional karena pelarangan sama
sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa di tulis
dengan bahasa mandarin. Mereka pergi hingga ke Makhamah Agung dan akhirnya
Jaksa Agung indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china
indonesia bejanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan
pemerintahan Indonesia. Untuk keberhasilan ini kita mesti memberi penghormatan
bagi Ikatan Naturopatis Indonesia ( I.N.I ) yang anggota dan pengurus nya pada
waktu itu memperjuangkan hal ini demi masyarakat china indonesia dan kesehatan
rakyat indonesia. Hingga china indonesia mempunyai sedikit kebebasan dalam
menggunakan bahasa Mandarin.
Satu-satunya surat kabar berbahasa
Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya
ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer
indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang china indonesia
bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama
Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa
warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari
keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme
di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka
berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang
diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.
Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
ü Perkembangan GDP per kapita Indonesia
yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
ü Sukses transmigrasi
ü Sukses KB
ü Sukses memerangi buta huruf
ü Sukses swasembada pangan
ü Pengangguran minimum
ü Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun)
ü Sukses Gerakan Wajib Belajar
ü Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua
Asuh
ü Sukses keamanan dalam negeri
ü Investor asing mau menanamkan modal
di Indonesia
ü Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme
dan cinta produk dalam negeri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
ü Semaraknya korupsi, kolusi dan
nepotisme
ü Pembangunan Indonesia yang tidak
merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian
lagi disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
ü Munculnya rasa ketidakpuasan di
sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua.
ü Kecemburuan antara penduduk setempat
dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar
pada tahun-tahun pertannya.
ü Bertambahnya kesenjangan sosial
diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi yang kaya dan
yang miskin.
ü Pelanggaran HAM kepada masyarakat non
pribumi (terutama masyarakat Tionghoa).
ü Kritik dibungkam dan oposisi
diharamkan.
ü Kebebasan pers sangat terbatas,
diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel.
ü Penggunaan kekerasan untuk
menciptakan keamanan, antara lain dengan program “penembakan misterius”.
ü Tidak ada rencana suksesi (penurunan
kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).
ü Menurut kualitas birokrasi Indonesia
yang terjangkit penyakit ‘Asal Bapak Senang’, hal ini adalah kesalahan paling
fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.
ü Menurunnya kualitas tentara karena
level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan
anak buah.
Pada pertengahan 1997, Indonesia
diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis
finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga
minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh,
inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran,
yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di
tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21
Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto
kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden
ketiga Indonesia.
Penyebab utama runtuhnya kekuasaan
Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi
ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda
Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan
rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok
menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh
mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan
reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12
Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat
mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat
mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan
Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar
sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden
Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet
Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas
menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU
Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum
bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet
Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari
jabatannya.
Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat
dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era
Reformasi".
PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
PROSES DOMESTIK
KOLONIALISME
Gross Domestic Product (GDP) adalah jumlah nilai dari semua
produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kawasan di dalam
periode waktu tertentu. PDB mencakup konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat,
investasi dan eksport dikurangi impor di dalam kawasan tertentu. Sebagai
salah satu indikator yang penting, PDB melihat sehat tidaknya perekonomian
suatu kawasan selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut.
Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Sebagai contohnya
jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik 5,5% itu artinya ekonomi Indonesia
bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.
Produktivitas
dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang
besar kepada perekonomian. Contohnya, jika ekonomi suatu negara dinyatakan
sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dimana
banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat menandakan
pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi. Perubahan yang signifikan
di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar kepada
pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat
berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan
sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut. Investor sangat khawatir
dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom, yaitu
tanda terjadinya resesi.
PERTUMBUHAN DAN
PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
Ada kecenderungan (dapat dilihat
sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang
membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, semakin cepat
perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi faktor-faktor penentu lain mendukung
proses, seperti manusia (tenaga kerja), bahan baku, dan teknologi tersedia.
1. Teori dan Bukti Empiris
Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur
ekonomi, yakni dari Arthur lewis (teori migrasi) dan Hollis chenery (teori
transformasi struktural).
Teori Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan eokonomi yang
terjadi di pedesaan dan perkotaan. Dalam teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa
perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian
tradisional di pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian
modern di perkotaan dengan industri sebagai sektor utama.
Teori Chenery, dikenal dengan teori pattern of development, memfokuskan peda
perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di NSB, yang
mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsistens) ke sektor
industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang (NSB), banyak negara yang
juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini,
walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh
perbedaan antarnegara dalam jumlah faktor internal seperti berikut.
a. Kondisi dan
struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi)
Suatu
negara yang awal pembangunan ekonomi/industrialisasinya sudah memiliki
industri-industri dasar, seperti mesin,besi dan baja yang relatif kuat akan
mengalami proses industrialisasi yang lebih cepat dibandingkan negara yang
hanya memiliki industri-industri ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, alas
kaki, makanan, dan mimuman.
b. Besarnya
pasar dalam negeri
Besarnya
pasar domestik ditentikan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat
pendapatan riil per kapita.
c. Pola
distribusi pendapatan
Walaupun
tingkat pendapatan rata-rata perkapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya
sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi
pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat
barang-barang sederhana makanan dan minuman. Sepatu dan pakaian jadi (tekstil).
d. Karakteristik
dari industrialisasi
Cara
pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri
yang diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan.
e. Keberadaan
SDA
Ada
kecenderungan bahwa yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih
rendah atau terlambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan
diversifikasi ekonomi (perubahan struktur) daripada negara yang miskin SDA.
f.
Kebijakan perdagangan luar negeri
Fakta
menunjukan bahwa di negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward
looking), pola dan hasil industrialisasinya berbeda dibandingkan di
negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka (outward looking).
2. Kasus Indonesia
Kalau
dilihat sejak awal era pemerintahan orde baru hingga sekarang, dapat dikatakan
bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Namun demikian,
penurunan rasio output pertanian terhadap PDB tersebut tidak berarti bahwa
volume produksi di sektor tersebut berkurang selama periode tersebut
(pertumbuhan rata-rata per tahun negatif).
Penurunan
tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output (rata-rata per tahun total) di
sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output dari
sektor industri.
PERTUMBUHAN EKONOMI
SELAMA ORDE BARU HINGGA SAAT INI
Melihat kondisi pembangunan ekonomi Indonesia
selama pemerintahan orde baru (sebelum krisis 1997) dapat dikatakan bahwa
Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler,
paling tidak pada tingkat makro. Dua di antaranya yang umum digunakan adalah
tingkat PN per kapita dan laju pertumbuhan PDB per tahun.
Resensi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh
rendahnya laju pertumbuhan PDB atau PN di NM, yang secara bersama mendominasi perdagangan
dunia, mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang-barang ekspor
dari Indonesia, yang selanjutnya dapat menyebabkan defisit saldo neraca
perdagangan.
Pada awalnya, salah satu faktor penting yang
menyebabkan merosotnya kegiatan invertasi di dalam negeri selama masa krisis,
seperti juga di negara-negara Asia lain yang terkena krisis (Korea Selatan dan
Thailand), adalah karena kerugian besar yang di alami oleh banyak perusahaan
swata akibat depresiasi rupiah yang besar, sementara uang luar negerinya dalam
mata uang dolas AS tidak dilindungi (hedging) sebelumnya dengan kurs tertentu
di pasar berjangka waktu ke depan (forward).
FAKTOR-FAKTOR PENENTU
PROSPEK PERTUMUBUHAN EKONOMI INDONESIA
Distribusi
Produk Domestik Bruto (PDB) menurut sector atas dasar harga berlaku menunjukan
peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun dan tig sector utama
yaitu sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan mempunyai peranan
sebesar 55,9 persen pada tahun 2006
Pengangguran terbuka per Agustus
2006 mencapai 10,93 juta orang atau 10,28% angkatan kerja. Masalah
kepemerintahan tahun 2007 mafsih tetap masalah kendala penerapan UU dan
Presiden berfikir keras untuk mengatasi hambatan pelaksanaan. Diramalkan
sepanjang tahun 2007, Presiden akan aktif ”campur tangan” mengatasi kemacetan
pelaksanaan UU atau program tertentu, melakukan intervensi simpatik kepada
departemen fungsional dan daerah otonom.
Dapat disimpulkan bahwa kepemerintahan tahun 2006 juga
ditandai oleh senjang konsep kebijakan pemerintah di atas kertas dengan
implementasi lapangan , akan mendorong reformasi birokrasi sepanjang 2007 dan
pembentukan tim independen diluar pemerintah yang akan melacak apakah suatu
kebijakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta memberi rekomendasi
tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Tahun 2007 adalah ”jendela peluang” bagi pemerintahan
untuk berprestasi, namun kemungkin kecil dapat dimanfaatkan Presiden.
Stabilitas keamanan relatif baik sepanjang 2006, harap-harap cemas dapat
berlanjut tahun 2007. Disamping bencana alam, kecelakaan transportasi
udara/laut dan flu burung, terorisme tetap menjadi ancaman serius dan agenda
perburuan Noordin M.Top yang dianggap kepolisian RI setara kaliber dengan
Dr.Azahari akan tetap dilanjutkan Polri.
Daftar Pustaka
