A.
Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia
Hukum
perdata yang berlaku di Indonesia berdasarkan pasal 163 IS (Indische Staatsregeling)
yang artinya aturan Pemerintah Hindia belanda, adalah berlainan untuk golongan
warga Indonesia yaitu :
a) Untuk golongan warga negara Indonesia asli berlaku
hukum adat, yaitu hukum yang sejak dulu kala secara turun menurun.
b) Untuk golongan warga Indonesia keturunan cina
berlaku seluruh BW dengan penambahan mengenai pengangkatan anak dan kongsi
(S.1917 No. 129).
c) Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan
Arab, India, Pakistan, dan lain-lain berlaku sebagaimana BW yaitu mengenai
hukum harta kekayaan dan hukum waris tanpa wasiat berlaku hukum adatnya
sendiri, yaitu hukum adat mereka yang tumbuh di Indonesia.
d) Untuk golongan warga negara Indonesia keturunan
Eropa (Belanda, Jerman, Perancis),
dan Jepang seluruh BW.
Berlaku artinya
diterima untuk dilaksanakan berlakunya hukum perdata untuk dilaksanakan..
adapun dasar berlakunya hukum perdata adalah ketentuan undang – undang,
perjanjian yang dibuat oleh pihak, dan keputusan hakim. Realisasi keberlakuan
adalah pelaksanaan kewajiban hukum yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi
larangan yang ditetapkan oleh hukum. Kewajiban selalu di imbangi dengan hak.
B. Sejarah Singkat Hukum Perdata yang
Berlaku di Indonesia
Sejarah membuktikan
bahwa Hukum Perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah
Hukum Perdata Eropa. Bermula di benua Eropa berlaku Hukum Perdata Romawi,
disamping adanya hukum tertilis dan hukum kebiasaan setempat. Diterimanya Hukum
Perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli di negara-negara di Eropa.
Oleh karena itu keadaan hukum di Eropa kacau balau, dimana setiap daerah selain
mempunyai peraturan-peraturan sendiri juga peraturan itu berbeda-beda.
Pada tahun 1804 atas
prakarsa Napoleon terhimpunlah Hukum Perdata dalam satu kumpulan peraturan yang
bernama Code Civil de Francais yang juga dapat disebut Code
Napoleon, karena Code Civil des Francais ini merupakan sebagaian dari Code
Napoleon. Sebagai petunjuk penyusunan Code Civilini dipergunakan karangan dari
beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat dan Pothies. Disamping itu juga
dipergunakan Hukum Bumi Putra Lama, Hukum Jernonia dan Hukum Cononiek.
Mengenai peraturan
hukum yang belum ada di jaman Romawi antara lain masalah wessel, asuransi, dan
badan-badan hukum, pada jaman Aufklarung (sekitar abad pertengahan) akhirnya dimuat
pada kitab Undang-Undang tersendiri dengan nama Code de Commerce.
Sejalan dengan adanya
penjajahan oleh Belanda (1809-1811), Raja Lodewijk Napoleon
menetapkan Wetboek Napoleon Ingeright Voor het Koninkrijk
Holland (isinya mirip dengan Code Civil ded Francais atau Code Napoleon)
untuk dijadikan sumber Hukum Perdata di Belanda (Netherland). Pada 1811, saat
berakhirnya penjajahan dan Netherland disatukan dengan Prancis, Code Civil des
Francais atau Code Napoleon tetap berlaku di Belanda.
Setalah beberapa tahun
kemerdekaan Belanda dari Prancis, Belanda mulai memikirkan dan mengerjakan
kodefikasi dari hukum perdatanya. Pada 5 Juli 1830, kodefikasi ini selesai
dengan terbentuknya Burgerlijk Wetboek (BW) dan Wetboek Van
Koophandle (WVK) yang isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code
Civil des Frances dan Code de Commerce.
Pada tahun 1948, kedua
undang-undang produk Netherland ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan Azas
Koncordantie (Azas Politik Hukum). Saat ini kita mengenal Burgerlijk Wetboek
(BW) dengan nama KUH Sipil (KUHP), sedangkan untuk Wetboek Van Koophandle (WVK)
kita mengenalnya dengan nama KUH Dagang.
C. Pengertian dan Keadaan Hukum
Perdata di Indonesia
1.
Pengertian Hukum Perdata
Hukum
Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam
masyarakat. Hukum Perdata mempunyai arti yang luas, yakni meliputi semua Hukum
Privat Materiil, dan dapat dikatakan sebagai lawan dari Hukum Pidana.
Hukum
Privat Materiil (Hukum Perdata Materiil) adalah hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur hubungan antar perseorangan di dalam masyarakat dan
kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Di dalamnya terkandung
hak dan kewajiban seseorang dengan sesuatu pihak secara timbal balik dalam
hubungan terhadap orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu.
Disamping
Hukum Privat Materiil, juga dikenal Hukum Perdata Formiil yang lebih dikenal
dengan HAP (Hukum Acara Perdata) yang artinya hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan
pengadilan perdata.
2.
Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Mengenai
keadaan Hukum Perdata di Indonesia ini masih bersifat majemuk (masih beraneka
warna atau ragam). Penyebab keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :
· Faktor Ethnis yang disebabkan
karena adanya keanekaragaman Hukum Adat bangsa Indonesia (karena negara
Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa)
· Faktor Hostia Yuridis dapat kita
lihat pada pasal 163 I.S. dan pasal 131 I.S. Pada pasal 163 I.S. membagi
penduduk menjadi 3 golongan yaitu :
1. Golongan
Eropa dan yang dipersamakan
2. Golongan
Bumi Putera (pribumi) dan yang dipersamakan
3. Golongan
Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)
Sedangkan pada pasal
131 I.S. mengatur hukum-hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan
yang tersebut dalam 163 I.S. diatas. Adapun hukum yang diberlakukan bagi
masing-masing golongan yaitu :
· Bagi golongan Eroa dan yang
dipersamakan, berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang Barat yang diselaraskan
dengan Hukum Perdata dan Hukum Dagang di Belanda berdasarkan Azas Konkordansi
· Bagi golongan Bumi Putera (Indonesia
Asli) dan yang dipersamakan, berlaku Hukum Adat mereka yaitu hukum yang sejak
dahulu kala berlaku di rakyat. Dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersebut
belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
· Bagi golongan Timur Asing (bangsa Cina,
India, Arab), berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan Bumi
Putera dan Timur Asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum Eropa
Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum
tertentu.
Untuk memahami keadaan
Hukum Perdata di Indonesia, kita harus mengetahui terlebih dahulu riwayat
politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia. Pedoman politik
bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap Hukum di Indonesia ditulis dalam pasal
131 I.S (Indische Staatregeling) yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
a) Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula
Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana harus
diletakkan dalam Kitab Undang-Undang yaitu di Kodefikasi)
b) Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut
perundang-undangan yang berlaku di Belanda (sesuai Azas Konkordansi)
c)
Untuk golongan bangsa Indonesia Asli dan
Timur Asing, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka
menghendakinya, peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dapat berlaku bagi
mereka
d) Untuk orang Indonesia Asli dan orang
Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan dibawah suatu peraturan bersama
dengan bangsa Eropa maka diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku
untuk bangsa Eropa. Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun
hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja
e) Sebelumnya hukum untuk bangsa Indonesia
ditulis di dalam Undang-Undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum
yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu Hukum Adat
Berdasarkan pedoman
diatas, pada jaman Hindia Belanda itu telah ada beberapa peraturan
Undang-Undang Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia Asli,
seperti pasal 1601-1603 lama dari BW yaitu tentang :
·
Perjanjian kerja perburuhan (Staatsblat
1879 no 256)
·
Pasal 1788-1791 BW perihal hutang-hutang
dari perjudian (Straatsblad 1907 no 306)
· Beberapa pasal dari WVK (KUHD) yaitu
sebagian besar dari Hukum Laut (Straatblad 1933 no 49)
Disamping itu ada
peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia seperti:
·
Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia
Kristen (Staatsblad 1933 no 74)
· Organisasi tentang Maskapai Andil
Indonesia (IMA) (Staatsblad 1939 no 570 berhubungan dengan no 717)
Ada pula
peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu :
·
Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet
tahun 1912)
·
Peraturan Umum tentang Koperasi
(Staatsblad 1933 no 108)
·
Ordonansi Woeker (Staatsblad 1938 no
523)
·
Ordonansi tentang pengangkutan di udara
(Staatsblad 1938 n0 98)
D.
Sistematika Hukum Perdata di Indonesia
1.
Sistematika hukum perdata dalam Burgenjik Wetboek (BW) dan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt)
Sistematika hukum perdata dalam Burgenjik
Wetboek (BW) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) terdiri dari
empat buku sebagai berikut :
·
Buku I yang berjudul “Perihal Orang” ‘van persoonen’ memuat
hukum perorangan dan hukum kekeluargaan
·
Buku II yang berjudul “Perihal Benda” ‘van zaken’, memuat hukum
benda dan hukum waris
·
Buku III yang berjudul “Perihal Perikatan” ‘van verbinennisen’,
memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang
berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
·
Buku IV yang berjudul Perihal Pembuktian Dan Kadaluwarsa” ‘van
bewjis en verjaring’, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat
lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukumSistematika hukum perdata menurut
ilmu pengetahuan
2.
Menurut ilmu pengetahuan, hukum perdata sekarang ini lazim
dibagi dalam empat bagian, yaitu :
·
Hukum tentang orang atau hukum perorangan (persoonrecht) yang
antara lain mengatur tentang orang sebagai subjek hukum dan orang dalam
kecakapannya untuk memiliki hak-hak dan bertindak sendiri untuk melaksanakan
hak-haknya itu.
·
Hukum kekeluargaan atau hukum keluarga (familierecht) yang
memuat antara lain tentang perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang
timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan suami dan istri. Kemudian
mengenai hubungan hukum antara orangtua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang
tua (ouderlijik macht), perwalian (yongdij), dan pengampunan (curatele).
·
Hukum kekayaan atau hukum harta kekayaan (vernogenscrecht) yang
mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum
harta ini meliputi hak mutlak ialah hak-hak yang berlaku terhadap setiap orang
dan hak perorangan adalah hak-hak yang hanya berlaku terhadap seseorang atau
suatu pihak tertentu saja.
·
Hukum waris (etfrecht) mengatur tentang benda atau kekayaan
seseorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat) hukum dari hubungan
keluarga terhadap harta warisan yang ditinggalkan seseorang
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar